topmetro.news, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merumuskan solusi pembangunan daerah di tengah tantangan penurunan anggaran tahun 2027. Kolaborasi dengan kalangan akademisi ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan berbasis riset agar pembangunan tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah bersama USU di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (5/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Timur mengungkapkan bahwa proyeksi anggaran tahun 2027 mengalami penurunan signifikan akibat adanya kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Bahkan, terdapat kurang salur yang menjadi utang dari tahun 2026 ke 2027 sebesar Rp1,2 triliun. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program pembangunan.
Forum strategis tersebut mempertemukan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumut dengan para akademisi USU untuk menginventarisasi berbagai persoalan sekaligus merumuskan solusi konkret bagi pembangunan daerah.
Mewakili Gubernur Sumut, Timur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi, terutama dalam menghadapi kompleksitas persoalan daerah serta keterbatasan kemampuan fiskal.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dan selektif dalam menentukan prioritas belanja. Pengelolaan anggaran harus berorientasi pada hasil atau money follows result, sehingga setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan,” ujar Timur.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah sektor prioritas pembangunan yang membutuhkan dukungan kajian dan riset akademis.
Pertama, peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan daerah, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, dan ekonomi kreatif.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar melalui pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Ketiga, penguatan konektivitas, infrastruktur dasar, dan ketahanan wilayah, termasuk pemenuhan akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur kawasan produksi.
Keempat, percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses, seperti Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumatera Utara. Pembangunan diarahkan melalui pendekatan kewilayahan berbasis potensi lokal.
Selain itu, Pemprov Sumut juga memprioritaskan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah melalui kajian akademis, evaluasi manfaat program, serta inovasi pemerintahan yang bersih.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU, Hinsar Ambarita, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menegaskan komitmen USU untuk mendukung visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui konsep Kampus Berdampak.
Menurut Hinsar, selama ini kegiatan penelitian sering kali berjalan satu arah, yakni dari perguruan tinggi kepada pengguna. Melalui pendekatan baru, USU ingin terlebih dahulu menyerap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan dan menghasilkan solusi yang bisa diterapkan.
“Bagaimana kalau kita putar? Masyarakatnya yang kita tanya, ‘Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?’ Setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya,” ujar Hinsar.
Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan USU tengah mendorong transformasi institusi dari teaching university menjadi entrepreneur university.
Hasil inventarisasi permasalahan yang disampaikan para kepala daerah maupun perwakilan kabupaten/kota melalui formulir khusus dalam FGD tersebut nantinya akan diterjemahkan menjadi tema-tema riset unggulan.
USU memiliki sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Potensi sumber daya tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah.
Melalui kerja sama ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang aplikatif, penelitian berkelanjutan, serta solusi konkret yang dapat dimanfaatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Kolaborasi Pemprov Sumut dan USU menjadi salah satu upaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tahun 2027 diharapkan tidak mengurangi efektivitas program prioritas maupun upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
Penulis | Erris
